Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Abstract
Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat, namun anggota Kepolisian juga seorang manusia biasa yang pada kenyataannya masih ada yang kedapatan melakukan tindakan pelanggaran hukum salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga tindakan penegakan hukum dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku
melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan KaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permberian sanksi terhadap anggota Polri Indonesia yang menyalahgunakan Narkotika, untuk mengetahui dan pertanggungjawaban pidana oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sipil karena anggota polisi juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan perintah pada Pasal 29 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang diberikan adalah berupa penjatuhan putusan hukum sanksi pidana dengan sesuai ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pendisplinan dari lembaga instansi yang bersangkutan sesuai dengan PerKapolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
saran dalam penelitian ini setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ingat jati dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi kepolisian harus memberikan pembinaan, pengawasan serta menindak tegas oknum yang melakukan tindak pidana narkotika.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
A. Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, JakartaTimur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 68.
Marpaung, Leden, Hukum pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 10.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 15
Subgyo Partodiharji, Kenali Narkotikadan Musuhi Penyalahgunaannya, Esesnsi Erlangga Group, Jakarta, hlm. 77.
Wilson Nadaek, Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.
Wrsito Hadi Utomo dalam dalam Yesmil Anwar, SH., M.SI dan Adang. SH., M.H. 37
Yasonna Laoly, Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Pustaka Alfabet, 2019, hlm. 127.
Yesmil Anwar , SH., M.SI. Dan Andang, SH., M.H. 2009. Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Widya Padjadjaran, hlm. 154.
B. Peraturan Perundang – Undangan
• Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 42.
• Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia Pasal 13 (Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4168).
• Peraturan KaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
C. Jurnal / Skripsi / Karya Tulis Ilmiah
Yesmil Anwar , SH., M.SI. Dan Andang, SH., M.H. 2009. Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Widya Padjadjaran, hlm. 154.
Widodo Dwi Indah, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, Vol. 1, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2018, hlm. 4.
Purba, Jenny Marlindawani, et al. "Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Masalah Psikososial dan Gangguan Jiwa." (2008).
Ruhana, Artikel Narkoba. https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba.
Widodo Dwi Indah, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, Vol. 1, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2018, hlm. 4.
DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20100
Article Metrics


Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Muslim Arju Simatupang, Harun Harun, Zainal Abidin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Universitas Malikussaleh
E-ISSN : 2798-8457