TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM PENEMBAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ( Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Anisa Fahlevi; Yusrizal Yusrizal; Ferdy Saputra

doi:10.29103/jimfh.v7i4.18848

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM PENEMBAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ( Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Anisa Fahlevi, Yusrizal Yusrizal, Ferdy Saputra

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penembakan Satwa yang dilindungi di Kota Subulussalam ditinjau dari perspektif penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa liar dan untuk mengetahui hambatan dan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa yang dilindungi. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting sumber daya alam hewani (satwa), satwa berperan dalam pembentukan lingkungan hidup, apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam maka diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pasal yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penegakan hukum dalam menangani kasus penembakan satwa yang dilindungi tidak berjalan efektif, karena tidak adanya upaya komprehensif, perlu adanya revisi terhadap peraturan yang berlaku melihat perkembangan zaman sekarang ini dan melihat melalui teori dan praktik yang belum sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk hambatan penegakan hukum yaitu hambatan internal dan eksternal, untuk upaya penanggulangan tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yaitu sosialisasi kepada masyarakat, patrol desa, patrol berbasis smartpatrol di kawasan konservasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penembakan Satwa Liar

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Buku

Supardi, Hukum Lingkungan Indonesi, Jakarta : Sinar grafika, 2008.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung : Alfabeta, , 2014.

Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, 2005.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Pilar-pilar Demokrasi., Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Silalahi M. Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung : Alumni, 2001.

Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No, 244, 2006.

Lamintang, A. F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Jurnal / Karya Tulis Ilmiah

Boy Sandy Kurniansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia), Fakultas Hukum, UMSU, Skripsi, (2021) :1, http://repository.umsu.ac.id.

Choky R. Ramadhan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 14, No 2, (2021) : 212-215, https://jurnal.komisiyudisial.go.id.

Evan Munandar, Suhaimi, dan M.Adli. ” Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 3, (2018) : 1, https://jurnal.usk.ac.id.

krtha bhayangkara, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 16, No. 1, (2022) : 105, https://pdfs.semanticscholar.org.

Sri Nurhayati Qodriyatun, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi, Vol. 15, No. 3, (2010) : 555, https://scholar.google.com.

Tasya Alifa, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)”, Skripsi, Tasya Alifa, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, (2021) : 30, https://repository.ar-raniry.ac.id.

DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18848