PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe)

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkotika. Narkotika, walaupun berguna dalam pengobatan, bisa menimbulkan ketergantungan dan masalah sosial jika disalahgunakan. Rehabilitasi pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang membedakan antara pelaku tindak pidana dan korban ketergantungan. Di Lhokseumawe, data menunjukkan penurunan jumlah pecandu yang direhabilitasi, menandakan pentingnya rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup pecandu dan mencegah kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan solusi dalam program rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe dengan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tahapan rehabilitasi: medis (detoksifikasi), sosial, dan bina lanjut. Hambatan internal meliputi pilih kasih dalam proses hukum, keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia. Hambatan eksternal termasuk kurangnya motivasi pecandu, kondisi ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat. Upaya penyelesaian hambatan meliputi penyuluhan tentang Undang-Undang Narkotika, pengawasan, dukungan online, tes skrining, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan agar BNN Kota Lhokseumawe meningkatkan efektivitas rehabilitasi dengan memperkuat keadilan penegakan hukum, memperbaiki pengelolaan anggaran dan fasilitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.