PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)

Abstract

Undang-undang yang mengatur pengadilan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian dari Undang-undang ini menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani kasus pidana, termasuk kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) yang mengatur tentang penanganan pelanggaran narkotika oleh anggota kepolisian adalah PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan tindakan disiplin dan hukuman bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum  tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang dilakukan secara dua mekanisme yaitu dimana proses pidana dilakukan di peradilan umum dan apabila putusan hakim pidana melalui peradilan umum telah berkekutan hukum tetap selanjutnya adalah proses sidang kode etik kepolisian. Sedangkan hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polres Aceh Tamiang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Resor Aceh Tamiang diharapkan terus menjaga komitmen dalam upaya penegakan supremasi hukum bagi anggotanya tanpa diskriminasi.