ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 ( Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn)

Fitri Khodijah Nasution; Budi Bahreisy; Nuribadah Nuribadah

doi:10.29103/jimfh.v7i2.16275

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 ( Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn)

Fitri Khodijah Nasution, Budi Bahreisy, Nuribadah Nuribadah

Abstract

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pokok permasalahannya bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan analisis putusan hakim pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera.

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Buku-Buku

Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Lexy J. Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.

Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002.

St. Halimang, Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia, Bildung, Yogyakarta, 2020.

Widayati, Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Unissula Press, Semarang, 2016.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Internet dan Artikel

Renata Christha Aulia, Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/, 2024.

Jurnal dan Skripsi

Ardila Caesar Ifmaini Idris, Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Amir Fauzi (Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.Pst), Vol. III, Jurnal Corupption Watch, 2017.

Dekanto Lingga, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

La Gurusi, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. I, 2017.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn.

DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16275