PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN  (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)

Fakraiza F; Muhammad Nur; Harun Harun

doi:10.29103/jimfh.v5i2.7141

PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)

Fakraiza F, Muhammad Nur, Harun Harun

Abstract

The purpose of this study is to find out and explain the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court, to find out and explain the power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, and to know and explain the obstacles in evidence in the trial at the online criminal justice trial at the Court. Lhokseumawe country. The implementation of online criminal trials which are implemented based on a joint agreement between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General's Office and the Supreme Court can create a huge potential for the loss of the purpose of finding material justice in criminal cases. The process of examining criminal cases in court requires high precision/accuracy in examining facts which will then be reviewed with the application of the law. If the facts cannot be observed, then precise justice will be difficult to find, in fact there will be a neglect of justice. The research method of this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results show that the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court remains in accordance with the provisions issued by the Government as regulated in PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Online provides 2 (two) alternatives for conducting trials in criminal cases, namely offline and online. The power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, where the quality of evidence in online criminal trials will be well maintained if the online trial continues to uphold the principle of doe process of law. Online criminal trials must be able to guarantee and ensure a transparent and accountable trial by minimizing all risks and crucial problems, especially in the evidentiary process. It is hoped that a law will be formed that regulates online criminal trials at a certain time. So that the online criminal case trial runs smoothly, obeys the principles in accordance with the applicable legal system in Indonesia.

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Abdulkadir, Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan Zaenal Azikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001. Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group. Jakarta.

Leden Merpaung, 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Malang.

M. Yahya Harahap, 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasidan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. CV. Mandar Maju, Bandung.

R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Putra abardin, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tolib Effendi, 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakara.

Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Aryantha Wijaya, A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2020, “Kekuatan Nilai Kesaksian Dalam Perkara Pidana Melalui Media Visual Teleconference”, Jurnal Kertha Wicara. Volume 09 Nomor 10 Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, 2020, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi”), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

Mardjono Reksodiputro, 1993, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Nur Akmal Razaq. 2020. “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” Jurnal Inovasi Penelitian .Volume 1 No. 3: 1227-1230. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar, Mangelang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1, Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Acara Pidana

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agus Sahbani, Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi, Hukum Online.com,Rabu10Juni2020,link:https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidanadaring-saat-pandemi?page=3, Di akses pada 25 Agustus 2021.

DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7141