POLITIK HUKUM PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH DI ACEH BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI

Abstract

Pemilihan umum dilakukan secara serentak pada tahun 2024, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia maka diangkat penjabat kepala daerah. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Aceh adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik hukum pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Aceh adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Adapun ditinjau dari karakteristik konfigurasi politik, pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini tergolong pada kategori konfigurasi politik ortodoks, karena pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dilakukan tidak melalui proses yang demokratis. Implikasi hukum terhadap pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Aceh menyebabkan pengangkatan dilakukan melalui penentuan dari pemerintah pusat (Presiden dan Mendagri), tanpa adanya pedoman khusus, sehingga mengakibatkan pengangkatan secara tertutup dan tanpa adanya partisipasi masyarakat.