Analisis Yuridis terhadap Hak Narapidana dalam Pembinaan Lembaga Permasyarakatan

Muhibuddin Muhibuddin

Abstract


Studi ini ingin memperlihatkan bagaimana pembinaan yang seharusnya diberikan kepada para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pegubahan istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan adalah isyarat awal agar hukuman kurungan penjara tidak lagi diartikan sebagai negasi hak kebebasan atas narapidana, tetapi justru pembinaan ke arah yang lebih baik. Dengan memanfaaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), studi ini akan menyampaikan pesan undang-undang tentang pengelolaan LAPAS dan pembinaan narapidana. Pendekatan tersebut, secara kualiatatif, mengharuskan peneliti untuk mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Implikasi studi ini adalah munculnya kesadaran hukum bahwa sistem pemenjaraan yang seringkali bertendensi ‘balas dendam’, yang dilakukan di ‘rumah kurungan’, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yakni agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.


Keywords


Hak, Narapidana, Pembinaan

Full Text:

PDF

References


C. Oguamanam, ‘Genetic resources & access and benefit sharing: politics, prospects and oppor-tunities for canada after na-goya’, (2011) 22(2), Journal of Environmental Law and Prac-tice, 87-201.

Draf Akademik Rancangan Un-dang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika 2012.

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html (2 April 2012).

Giorgio Budi Indarto, Kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia, makalah, Workshop Nasional Akses terhadap Sumber Daya Genetika dan pembagian keun-tungan atas pemanfaatanya, kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri dan Yayasan Kehati, Jakarta, Agustus 2007.

J. H. Vogel, et al, ‘The Economics of Information, Studiously Ig-nored InThe Nagoya Protocol On Access To Genetic Re-sources and Benefit Sharing’, (2011) 7,Law Env't & Dev. J., 52-65.

J. Rana, Benefit Sharing of genetic resources convention on biodi-vesity, the bonn guidelines and emerging ABS framework, briefing paper 1, Research pro-ject on protection of indeginous knowledge of biodiversity, 2004.

K. JungNi, ‘The incorporation ofthe CBD mandate on access and benefit sharing into trips re-gime: an appraisal of the appeal of developing countries with rich genetic resource’, (2006) 1, Asian J. WTO & Int'l Health L & Pol'y, 433- 464.

K. Venkataraman, ‘Access and benefit sharing and the Biologi-cal Diveristy Act of India: a progress report’, (2008) 10(3), Asian Biotechnology and Devel-opment Review, 69-80.

Lulu Agustina, Tim Penyusunan Draf Akademik Rancangan Un-dang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika, Ke-menterian Lingkungan Hidup, Jakarta, wawancara 12 Desem-ber 2012.

Miranda Risang Ayu, Tim Penyu-sun Draf Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika, Jakarta, wawancara 6 November 2013.

M. I. Jeffery, ‘Bioprospecting: ac-cess to genetic resources and benefit sharing under the CBD and the Bonn Guidelines’, (2002) 6, Singapore Journal In-ternational and Comparative Law, 747-808.

M. Tvedt & T. Young, ‘Beyond Ac-cess: Exploring Implementation of the Fair and Equitable Shar-ing Commitment in the CBD’, (2007) 67(2) IUCN-Environmental Policy and Law Paper.

P. Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia In-donesia, Jakarta.

P. M. Hadjon, 2005, Pengantar Hu-kum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

S. F. Marbun & M. Mahfud M.D, 2006, Pokok-Pokok Hukum Ad-ministrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.


Article Metrics

#### view : 19 times
PDF 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Muhibuddin Muhibuddin


REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum

P-ISSN : 2338-4735

E-ISSN : 2722-5100