Implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/pmk.07/2020 (studi penelitian di kecamatan kuta makmur kabupaten aceh utara)

Suci Asrina Suci; Muhammad Nasir; Hadi Iskandar

doi:10.29103/jimfh.v4i3.5344

Implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/pmk.07/2020 (studi penelitian di kecamatan kuta makmur kabupaten aceh utara)

Suci Asrina Suci, Muhammad Nasir, Hadi Iskandar

Abstract

Studi ini untuk mengetahui implementasi dan upaya pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Kecamatan Kuta Makmur, serta mengetahui faktor penghambat bagi pemerintah kecamatan Kuta Makmur dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19 adalah dengan memanfaatkan Dana Desa, yaitu melalui Program Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa telah dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, namun terdapat beberapa hal yang tidak di implementasikan dengan baik, salah satunya adalah proses seleksi calon penerima bantuan. Serta terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan bantuan langsung tunai.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.

Full Text:

PDF

References

Abdul Wahab, Solichin, 2004, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara

AG. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agustino, Leo, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: CV, Alfabeta

Andre Bayo Ala, 1981, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta, Liberty

Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016, Teori dan Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung

Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: CAPS

Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Logis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta

Elisabeth N. Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Refika Aditama, Bandung

Hessel Nogi S. Tangkisilan, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto (D), 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Alfabeta, Bandung

Taufiqurokhman, 2014, Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Pers

Tim Penyusun Fakultas Hukum Unimal, 2019-2020, Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe

Tjahya Supriatna, 1997, Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan, Humaniora Utama Press

Wahab, Solichin Abdul, 2005, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara

Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Pubik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: Media Press Ind

Baso Iping, 2020, Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial, Universitas Ekasakti, Padang

Murdiyana dan Mulyana, 2017, Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5344