TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS (Studi Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp)
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tdalam abung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi di kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidimpuan. Pengoplosan Gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi terjadi di Kota Padangsidimpuan, pelaku dengan sengaja melakukan pengoplosan dengan alasan keuntungan. Tentunya daripada tindakan tersebut pelaku harus bertanggungjawab karena melanggar hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindakpidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidimpuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf, sedangkan hambatannya adalah hambatan internal dan eksternal. Solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas yaitu dengan melakukan berbagai upaya, seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif.
Full Text:
PDFReferences
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Efendy, Muhajjir. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Huda, Chairul. 2008. Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ “Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan‟. Jakarta: Kencana.
Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung: PT. Revika Aditama.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Usman, Atang Hermawan. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30, No.1. Jawa Barat.
DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4085
Article Metrics
Abstract Views : 169 timesPDF Downloaded : 28 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Ifaldy Riski Fahlepy, Yusrizal Y, Muhammad Nur
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Universitas Malikussaleh
E-ISSN : 2798-8457