Saksi Mahkota dalam pembuktian pidana kasus Narkotika
Abstract
The formulation of the problem in this research is the strength of the testimony of the crown witness in proving narcotics trafficking and the existence of human rights if he is placed as the crown witness in proving the narcotics trafficking.
This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. .
The results showed that the testimony of the crown witness was considered strong and as strong as the testimony of other witnesses because he was also under oath. The strength of the testimony of the crown witness in proving the narcotics trade in his position as the crown witness has not been regulated separately in the existing law. Crown witness itself is a term that can be interpreted as a defendant who has the status of being a witness in the case of another defendant who has both committed a criminal act, namely in the event that the case files are separated (splitsing) on the separation of the case files during examination based on Article 141 of the Criminal Procedure Code. Human rights are very much considered in the judicial process when the crown witnesses give information such as the absence of intervention that makes the crown witnesses depressed. The existence of human rights when placed as a crown witness in proving narcotics trafficking, where the crown witness is presented before the court because of the splitsing mechanism regulated in Article 142 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). By splitting the case files into several stand-alone cases, between one defendant and another defendant, each of them can be used as a mutual witness. Meanwhile, if they are combined in one file and in a trial examination, they cannot be used as mutual witnesses between one another.
It is recommended to the Government, especially the legislators, that if indeed this crown witness is an important tool to reveal a legal act, then it should make legislation that specifically regulates the existence of Crown Witness.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkotika, CV. Mandar Maju, Jakarta.
Johari Ibrahim, 2002, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Surabaya.
Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Lexy J. Moleong, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Muhadar, Abdullah Edi dan Thamrin Husni, 2009, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Kencana Pernada, Jakarta.
Siswanto, 2012, Hukum Politik dalam UU Narkotika (UU No 35 Tahun 2009). Rineka Cipta, Jakarta.
Sissahadi Said, 1986, Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP, Akademi Angkatan Bersenjata Bag. Kepolisian (Akpol), Semarang.
Soemitro Ronny Hatnitidjo, 1991, Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Tri Andrisman, 2010, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Bandar Lampung.
Zulfan, 2007, Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Madani Press, PT. Lhokseumawe.
Achmad Saifudin Firdaus, Gousta Feriza, 2015, Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
Bastianto Nugroho, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, Jurnal Hukum Yuridika, Vol. 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Surabaya.
Fransiska Novita Eleanora, 2020, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol. 25 No. 1, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.
Irfan Maulana Muharikin, 2015, Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 5, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang.
Rinanda Basitha, dkk, 2017, Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi Di Pengadilan Negeri Denpasar), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
D. Website
Article, Hukum Acara, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana, http://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana, Diakses pada 15 Desember 2019.
Ade Rizky Fachreza, Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum, https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum, Diakses pada 15 Juli 2020.
Arum Puspita Sari, Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana, https://bahasan.id/catat-ini-perbedaan-saksi-mahkota-dan-justice-collaborator-dalam-hukum-acara-pidana/, Diakses pada 15 Juli 2020.
ATQ Al Umami, teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/bab/202.pdf, Diakses pada 30 November 2019.
Bukhari, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana, http://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana, Diakses pada 15 Desember 2019.
H.S. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, http://www.pnlhoksukon. go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html, Diakses pada 26 November 2019.
Humas BNN, Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan, http://bnn.go.id/pengertian-Narkotika-dan-bahaya-Narkotika-bagi-kesehatan, Diakses pada 15 Desember 2019.
Indra Rukmana, Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, http://www.neliti.com/id/publications/149401/perdagangan-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana-internasional, Diakses pada 25 November 2019.
Muhammad Arief, Perdagangan Narkotika di Indonesia, http: //www. kompasiana. com/amp/marief240799/5c73f1feab12ae3836281c1a/perdagangan-Narkotika-di-indonesia-drug-trafficking-terkhusus-ganja-sebaiknya-dilegalkan-atau-tetap-illegal, Diakses pada 26 November 2019.
Nurhatifah, Alat Bukti dan Pembuktian Dalam Sistem Ppembuktian Hukum Pidana, http://repository.unpas.ac.id/, Diakses pada 15 Desember 2019.
Rohma Pertiwi, Pengertian Pembuktian, http: //digilib.unila.ac.id/ 10940/3/BAB /2520II.pdf, Diakses pada 26 November 2019.
Rahmat Aries, Pembuktian Pidana, https: //www.pn-lhoksukon.go. id/ media/files/2017061413092611035007145940d3161beaa_20170614131921_Pembuktian+Pidana.Pdf, Diakses pada 26 November 2019.
DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4075
Article Metrics
Abstract Views : 293 timesPDF (Bahasa Indonesia) Downloaded : 38 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Muhammad Syahputra, Muhammad Hatta, Zulfan Z
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Universitas Malikussaleh
E-ISSN : 2798-8457