PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Firdaus
DOI:
https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19802Keywords:
Tuha Peut, Pemerintahan, Qanun.Abstract
Aceh merupakan provinsi dengan status istimewa dan khusus yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang- undangan. Pemerintahan desa di Aceh disebut Pemerintahan Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan didukung perangkat lain termasuk Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut, khususnya perempuan, dalam pemerintahan gampong, serta hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan masalah gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan Tuha Peut, terutama perempuan, dalam urusan pemerintahan Gampong serta memahami hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, khususnya dalam perumusan qanun, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Kayee Raya belum optimal, terutama dalam perumusan qanun gampong, akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota Tuha Peut. Kendala lain adalah perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan dan menghambat proses penyusunan qanun. Pemerintah disarankan memberikan pelatihan kepada anggota Tuha Peut untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih koheren dan sesuai dengan qanun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian lanjutan terkait kebijakan dan kontribusi Tuha Peut dalam pemerintahan adat Aceh.
Downloads
References
Ali Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. 2018, Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Istimewa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.
Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Manulang M, 1990, Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi,2003 Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Raho Bernard, 2021, Teori Sosiologi Modern, Penerbit Ledalero , Yogyakarta.
Suharsimi, 1993 Managemen Pengejaran Secara Manusiawi, Rineka Cita, Jakarta.
Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung.
WJS Poerwadarminto, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
Qanun Pidie Jaya No 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.
Qanun Pidie No 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong.
Azikin Andi, 2018, Makna Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi, Jurnal Masa Pemerintahan, Vol 5.
Fajriani, 2020, Peranan Tuha Peut Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong PuloTeungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya,Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,UTU, Meulaboh.
Hansyar, R. M., & Halimah, H. 2020, Peranan Tuha Peut dalam Proses Penyelesaian Konflik di Gampong Daboih Kecamatan Glumpang Baro. Jurnal Sains Riset, 2022, vol 1.
Nadia, Ulfi, 2022, Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara., Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry.
Nazamuddin, 2023, Peran Geuchik Dalam Pembangunan Gampong Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Studi Penelitian di Kecamatan Julok) Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.
Imran, D., & S HI, M. H. 2019 Peran Tuha Puet Gampong dalam Mengawasi Pembangunan Gampong. at-tasyri', Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 133-142.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication and this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
All articles in this journal may be disseminated by listing valid sources and the title of the article should not be omitted. The content of the article is liable to the author.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
In the dissemination of articles, the author must declare the JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH as the first party to publish the article.
