ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA

rahmadana rahmadana; Mukhlis Mukhlis; Hadi Iskandar

doi:10.29103/jimfh.v7i4.18054

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA

rahmadana rahmadana, Mukhlis Mukhlis, Hadi Iskandar

Abstract

Penafsiran hukum pada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, dan putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Meliputi pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara pengujian UU No. 97/PUU-XI/2013 dan perkara pengujian UU No. 85/PUU-XX/2022. Implikasi Putusan MK dalam Perkara setelah Putusan No. 85/PUU-XX/2022. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Normatif menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, case approach. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.MK menempatkan pilkada pada satu kesatuan dengan pemilu sebagaimana tertuang dalam putusan No. 72-73/PUU-II/2004. pada tahun 2013 MK mengeluarkan Putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa tidak berwenangnya MK dalam memutus perselisihan hasil pilkada, MK diperintahkan untuk membentuk lembaga khusus. kemudian diputuskan oleh MK dengan Putusan No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada secara permanent.Kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada menjadi objek perkara yang dapat diselesaikan dan dilaksanakan oleh MK telah memutuskan dalam putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, serta memberikan implikasi terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, juga memberikan jaminan terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Keywords

Konsistensi, Putusan MK, Penafsiran, Undang-Undang, Pilkada.

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

BUKU

Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.

Achmad Rubaic, Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

Asri Muhammad Saleh Dan Wira Atma Hajri, Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Barlun, La Ode, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengkta Pilkada, Kendari Unsultra Press, 2019.

Cakra Arbas, Jalan Terjal Calon Independen Pemilukada Di Provinsi Aceh, Sofmedia. Jakarta, 2012.

Fahmi Amrusi dalam Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012.

Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Joenaedi Effendi dan Johny Ibarahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis, Kencana, Jakarta, 2016.

Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, jakarta, 2011.

Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Suatu kajian kritis Tentang Kelembagaan Negara, Permata aksara, Jakarta 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Refly Harun, Pemilu Konstitusi: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2016.

Sekretariat Jendral MPR RI,” Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (sidang Tahunan 2000), Buku kedua Jilid 3C, 2000, hlm. 255. Dalam Cakra Arbas, Jalan Terjal Calon Independen Pemilukada Di Provinsi Aceh, Sofmedia. Jakarta, 2012.

Widodo Heru Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018.

JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

Ahmad Rubaic, Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan Ajudikas, Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

Adinda Thalia Salsabila, Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum, Skrikpsi, Universitas Mataram, Mataram, 2023.

Agung Widodo, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, VOLUME 14, NO.1, 2023

Enny Nurbaningsih, dkk, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang MK, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2017.

Gotfridus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Constitutionalty and Desin of Direct and NatonallyConcurrut General Election Of Local Heads, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, Bogor, 2019

Inoesentius Samsul, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?, Vol. VI, No. 1o/II/P3DI/ Mei, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014,

Iza Rumesten RS, Dilema dan Akibat Hukum Putusan MK Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada, Jurnal Konstitusi, 2016, hlm. 711.

Tatawu, G, Hakekat Hukum Putusan MK Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Halu Oleo Law Review, 1(2), 2018.

UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

R Nazriyah, Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, 2015.

Rusli, Dkk, Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pilkada, e-Journal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Universitas Tadulako, Desember 2015.

Satriansyah Den Retno Wardana, Penataan Sistem Pemerintah Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

ARTIKEL/BERITA ONLINE

Bunyi Dan Makna Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945, Kompas.com https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/24/090000769/bunyi-dan-makna-pasal-22e-ayat-1-uud-1945 Di Akses Pada 31 Maret 2024.

Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada https://www.mkri.id/index.php?id=18992&menu=2&page=web.Berita di akses Pada 31 Maret 2024

Refly Harun,“Putuskan Tak Tangani Sengketa PilkadaMKTakBertanggungjawab”,http:// www.rumahpemilu.org/in/read/.Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023.

Sipnopsis Perkara 97/PUU XI/2013 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_89_IPI%2097-PUU-XI-2013 Di Akses Pada 31Maret 2024

DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054