PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang sering muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lapas 1 Medan dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana teroris diatur oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018, yang mengklasifikasikan narapidana berdasarkan risiko: tinggi, sedang, dan rendah. Di Lapas Kelas 1 Medan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui program rehabilitasi dan deradikalisasi yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini bertujuan mengubah perilaku antisosial narapidana, meningkatkan ketaqwaan, intelektual, sikap, dan keahlian kerja mereka agar siap kembali ke masyarakat dan tidak melakukan resedivisme. Kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi masalah administratif, kekurangan tenaga ahli, peraturan yang kurang jelas, pandangan negatif masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan upaya sosialisasi yang lebih intensif. Upaya deradikalisasi penting untuk menghilangkan ideologi radikal dan menggantinya dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan menyeluruh

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007

(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Medan)