EKSISTENSI PERADILAN ADAT PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Abstract
Although formally customary judiciary institutions are not yet included in the scope of general justice, in reality this mechanism is another alternative that is often pursued by justice seekers, especially in societies that are still based on traditional patterns of life with the norms that constitute them. The sense of justice that is not fulfilled by the formal legal system can sometimes be fulfilled by the customary justice mechanism. The research method uses the normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both law in statutory regulations and law in court decisions). The conclusion of this research is that the existence of Customary Law Courts in the legal system in Indonesia is very important to provide solutions to legal problems in general that intersect with the interests of the stakeholders of the Indigenous people and the Indigenous Peoples themselves. The basis for the existence of Adat Justice has been recognized for its existence in the Legal System in Indonesia which can be traced to its existence from several existing laws and regulations.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
Cornelis Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, (Jakarta : Djambatan
. Elminius Mom, Pelanggar Hukum Adat di Wilayah Adat Kwamki Narama Kab.
Eva Achjani Zulfa, Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana indonesia, Makalah Universitas indonesia, 2010.
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Cetakan Pertama, (Bandung:
Alumni, 1979).
I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, (Bandung: PT
Eresco, 1993)
Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty Yogya,
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985).
Surojo Winjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968).
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
________. Undang-undang Drt no.1 Tahun 1951 tentang keberlakuan hukum adat terkait dengan ketentuan pidana sekaligus pengaturan sanksi pidana adat dalam sistem hukum Indonesia
________. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.v12i1.17992
Article Metrics
![](http://ojs.unimal.ac.id/public/site/images/mursalin/stats.png)
![](http://ojs.unimal.ac.id/public/site/images/mursalin/icon-pdf.png)
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Surya Hamdani, Annisa Danti Avrilia Ningrum, Muammar Muammar