Demokrasi Desa yang Cacat: Disfungsi Peran BPD sebagai Institusi Representasi Politik Desa

Mahpudin Mahpudin

Abstract


This paper analyses the role of the Village Consultative Body (BPD) as a political representation institution at the village level. The BPD is here to guard village democracy and ensure that village governance runs in an accountable, inclusive, and participatory manner. However, the BPD is often unable to carry out its role due to various obstacles, especially the domination of the village head. Using the context of Sukamenak Village, Serang Regency as the unit of analysis, this article attempts to answer the question: Why is the BPD weak and controlled by the village head? What is the impact on village governance? The results showed that the mechanism for selecting BPD members greatly influenced the power relations between the BPD and the village head. The village head and the BPD are bound by a kinship relationship that hinders the working relationship between the two from running professionally. The village head is too dominating, thereby weakening the role of the BPD. The weak role of BPD causes channels of formal representation to become clogged. Residents have lost channels to express their complaints and aspirations to the BPD. The dysfunction of the BPD's role results in a closed, exclusive, and elitist village government regime.

Tulisan ini menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi politik di level desa. BPD hadir untuk mengawal demokrasi desa dan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara akuntabel, inklusif, dan partisipatif. Namun, BPD seringkali tidak mampu menjalankan perannya karena berbagai hambatan, terutama faktor dominasi kekuasaan Kepala Desa. Menggunakan konteks Desa Sukamenak, Kabupaten Serang sebagai unit analisa, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan: Mengapa BPD lemah dan dikontrol oleh Kepala Desa? Apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPD sangat berpengaruh terhadap relasi kuasa BPD dan Kepala Desa. Kepala Desa dan BPD terikat dalam hubungan kekerabatan sehingga menghambat relasi kerja diantara keduanya berjalan secara profesional. Kepala Desa terlalu dominatif sehingga melemahkan peran BPD. Lemahnya peran BPD menyebabkan saluran representasi formal menjadi tersumbat. Warga kehilangan saluran untuk mengekspresikan keluhan dan aspirasi mereka kepada BPD. Disfungsi peran BPD menghasilkan rezim pemerintahan desa yang tertutup, eksklusif, dan elitis. 


Keywords


Representation, Democracy, Village Politics, BPD.

Full Text:

PDF

References


Anggra, B. N., & Suryanef, S. (2022). Politik Kekerabatan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik. Perspektif, 11(3), 1230–1241. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7214

Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), 193–214. https://doi.org/10.1080/00074910302013

Antlöv, H., & Wetterberg, A. (2014). Village Governance , Community Life , and the 2014 Village Law in Indonesia. 1–40.

Bahrudin, A. (2015). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance Pendahuluan Good Governance Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemerintahan Desa.

Beetham, D. (2007). Democracy and Human Right. Polity Press.

Cikusin, Y., & Hadi, N. (2020). Model Hubungan Kekuasaan Legislatif-Eksekutif Di Tingkat Lokal Pada Era Reformasi. 1, 15–29. http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/203

Creswell. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (3rd ed.). Pustaka Pelajar.

Dewi, I., Sumarni, T., & Indra, I. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. Jurnal Yustisiabel, 4(2), 118. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508

Firdaus, E. (2013). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 1–21. https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1014

Henley, D., & Davidson, J. S. (2008). In the Name of Adat : Regional Perspectives on Reform , Tradition , and Democracy in. 4, 815–852. https://doi.org/10.1017/S0026749X07003083

Katiman. (2021). Village governance and deliberative democracy: Examining empowered deliberative forums in rural villages, Indonesia. April.

Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 325. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740

Nurcholis, H. (2014). PEMERINTAHAN DESA : “ UNIT PEMERINTAHAN PALSU ” DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( Kasus Desa Jabon Mekar , Parung , Kabupaten Bogor ) *. 24–27.

Pitkin, H. F. (1967). The Concept of Representation. University of California Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1525/9780520340503

Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. Perspektif, 10(2), 371–382. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509

Rauf, M. A. (2016). SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. I, 413–429.

Romli, Ombi & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1)(1), 36–54.

Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 61. https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 158–170. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170

Sutoro, E. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi, dan Semangat UU Desa (1st ed.). KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Taufiq, M., & Hidayat, R. (2022). The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting. Journal of Governance and Local Politics, 4(1), 001–124.

Tokan, F. B., & Ola, U. (2020). Dinamika Politik Desa: Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–14.

Tristana, R. W., & Priyatno, H. (2017). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 (Analisis Implikasi Sosial dan Politik). Journal of Politic and Government …. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16589%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/16589/15965

Upe, A., Jabal, M., & Suaib, E. (2022). on Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa : Konteks Masyarakat Bugis. 104–108.

Waldron, J. (2020). Separation of powers in thought and practice? Revista de Direito Administrativo, 279(3), 17–53. https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914




DOI: https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.9970

Article Metrics

 Abstract Views : 359 times
 PDF Downloaded : 6 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Mahpudin Mahpudin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INDEXED BY:

Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM): Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No.8, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh, Indonesia. eMail: jspm@unimal.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License