Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar

Abstract

It is no secret that 3 Kg LPG gas is difficult to access for the underprivileged. These commodities often experience scarcity and price increases at the retail level. In addition, the middle-class group also consumes 3 kg of LPG gas. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis research type. The results showed that 3 Kg LPG gas should be distributed to underprivileged communities who have been recorded with proof of ID cards and family cards. However, there was fraud in the distribution process which caused a scarcity of 3 Kg LPG gas. LPG gas was even sold for more than the highest specified retail price. This commodity is sold freely at retail kiosks in Matangkuli District, North Aceh Regency. Gas prices follow a demand and supply mechanism. The local government is not serious about controlling violations of the gas distribution process for poor families. As a result, market forces beat the policies formulated by the government.

ABSTRAK

Sudah bukan rahasia umum gas LPG 3 Kg sulit diakses oleh masyarakat kurang mampu. Komoditas ini acapkali mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran. Selain itu, gas LPG dinikmati pula oleh kelompok kelas menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas LPG 3 Kg seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata dengan bukti KTP dan KK. Namun terjadi kecurangan baik oleh oknum pihak pangkalan maupun agen yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg. Gas LPG bahkan dijual melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditentukan. Komoditas ini dijual bebas di kios-kios eceran di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran, sementara pemerintah daerah tidak cukup serius mengendalikan pelanggaran proses distribusi gas untuk keluarga miskin. Alhasil kecerdikan pasar selalu bisa melampaui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.