IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI KABUPATEN SIDOARJO

Abstract

Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah menjadi perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam akses pemerataan, yang perlu diperhatikan yaitu persamaan kesempatan dan keadilan dalam memperoleh pendidkan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan mudah untuk diakses dengan menerapkan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik dan terorganisir secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dibuatnya suatu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai landasan operasional pihak sekolah sebagai penyelenggara dan pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru. Jalur zonasi dalam PPDB telah merubah adanya kasta suatu sekolah di masyarakat. Hal ini tentunya akan mampu mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional kita secara adil dan merata. Pada intinya pendidikan adalah hak segenap anak bangsa, dijamin oleh konstitusi dan diamanatkan dalam suatu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indoesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelayanan publik dibidang Pendidikan sebenarnya sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia untuk melihat sejauhmana pemerataan pendidikan dapat dirasakan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, maka perlu memperhatikan kesamaannya yaitu keadilan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidkan yang sama. Pemerintah terus berusaha melakukan pembenahan agar terwujudnya sistem pendidikan yang mempunyai kualitas dan mudah untuk diakses bagi masyarakat Indonesia dengan adanya program zonasi di dalam penerimaan peserta didik baru. Untuk pelaksanaan PPDB yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana secara baik dan sudah diselenggarakan dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini terlihat dari dibuatkanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanya sebagai landasan dalam operasional pihak sekolah sebagai eksekutor dalam program tersebut. Salah satu tujuan dari dibentuknya jalur zonasi adalah untuk mengubah keberadaan kasta sekolah favorit dan non favorit di suatu daerah. Hal ini tentu akan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkuantitas secara merata diseluruh Indonesia, karena hakikat memperoleh pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.