Bimbingan Teknis dalam Penyusunan APBK untuk Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRK Kabupaten Nagan Raya
Abstract
Optimalisasi tugas dan fungsi DPRK dalam penyusunan APBK di Aceh telah di atur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Berikutnya, pada ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai kekhusan Aceh. Maknanya DPRK sebagai representasi rakyat memiliki tiga fungsi, yakni pengawasan bagi aktivitas pemerintah yang didalamnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah kabupaten, pembahasan dan persetujuan terhadap Qanun dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten menetapkan APBK setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran dianggap salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena memberikan kontribusi yang positif bagi pembanguan dalam meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat. Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi DPRK sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyusun APBK lebih maksimal.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adnantara, K. F. (2023). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Saraswati, 5(1), 339–352. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6295
Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12(4), 368. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800
Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Analisis atas efetifitas penganggaran: (studi kasus kota Lhkseumawe. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, 1(2), 401–407. https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163
Helfianti, S. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Jurnal Serambi Akademica, VI(2), 67–70. https://doi.org/https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2
Marchelino, O. :, Fakultas, D., Jurusan, E., Universitas, A., & Manado, S. R. (2013). Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Analisis Kinerja Realisasi…. 82 Jurnal EMBA, 1(3), 82–89.
Palar, D., Ventje Ilat, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado. Jurnal Risiko, 5(2), 1935–1943.
Putri, R. G. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dprk Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Dprk Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 11. https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276
Setiani, T., & Nurul Madila, R. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. Jurnal Akuntansi, 12(02), 103–111. https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/615
Trisna, N., & Marefanda, N. (2018). Implementasi Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Public Policy, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.160
Ulumuddin, I., Siregar, S. A., & Taufiqurrahman, M. (2022). Analisis Tentang Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Provinsi. Jurnal Prointegrita, 6(1), 22–39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1487
DOI: https://doi.org/10.29103/jmm.v2i2.16039
Article Metrics
Abstract Views : 70 timesPDF Downloaded : 7 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Mukhlis Mukhlis, Faisal Faisal, Muammar Muammar, Tasyukur Tasyukur, Fauzi A.Gani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
E-ISSN : 2829-6141