ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Wahyuddin Wahyuddin; Nora Sugianal

doi:10.29103/jak.v5i1.1813

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Wahyuddin Wahyuddin, Nora Sugianal

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of Lhokseumawe City using the Fiscal Decentralization Degree Ratio, Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio. The data used in this study are quantitative data, namely, Budget Realization Reports sourced from BPKD (Regional Financial Management Agency of Lhokseumawe City. Data collection uses documentation method. Data analysis method used is quantitative descriptive with the formula of Fiscal Decentralization Ratio, Independence Ratio, Ratio Effectiveness of PAD, Regional Financial Efficiency Ratio and Harmony Ratio The results of this study indicate that the financial performance of the government of Lhokseumawe City uses a Degree of Decentralization Ratio which can be categorized as very poor, because the average is 6.03%, the Regional Financial Independence Ratio is still classified instructive relationship because the average magnitude of this ratio is 7.82%, PAD Effectiveness Ratio of the financial performance of Lhokseumawe City is less effective because the average effectiveness is below 100% which is 90.55%, Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be less efficient because the average of regional financial efficiency of Lhokseumawe City is 96.59%, the Harmony Ratio is known that the average regional operating expenditure is still very high at 57.84% compared to the average capital expenditure of 23.29%. So, it can be said that the Regional Government is still not good at managing the government.

Keywords

Local Government Financial Performance; Degree of Fiscal Decentralization Ratio; Regional Financial Independence Ratio; PAD Effectiveness Ratio; Regional Financial Efficiency Ratio; and Harmony Ratio

Full Text:

PDF

References

Adhiantoko, Hony. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)’. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Aulia, Zikri (2016) Analisis kinerja keuangam pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera utara. Medan.

Giligan, Thomas W and Matsusaka, John G. 2001. Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. National Tax journal. Vol. 54: 57-82.

Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Hindri, Asmoko. 2015. Korelasi Opini Audit BPK atas LKKL dengan Hasil Evaluasi LAKIP K/L. Artikel Anggaran dan Pembendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, pp:1-13.

Idayati, Farida (2016) Analisis kinerja keuangam pemerintah kabupaten Flores. Skripsi Fakultas Ekonomi STIESIA. Surabaya.

Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal. Universitas Riau.

Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif,Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.

Mahsun, Mohamad. (2013). ‘Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama’. Yogyakarta: BPFE: hal. 25

Mahmudi. (2015). ‘Manajemen Kinerja Sektor Publik’. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN hal. 60.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jogyakarta: Penerbit Andi.

Masdiantini, Putu Riesty. (2016). ‘Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan’. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, di unduh pada 12 Desember 2016.

Minarsih, Ratna Ayu. (2015). ‘Pengaruh Size, Wealth, Laverage dan Intergovermental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah’. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Mustikarini, Widya Astuti., Fitriasari, Debby. (2012). ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007’. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.

Nandhya, Marfiana. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Novrianti (2016) Analisis kinerja keuangam pemerintah Dearah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015. Skripsi Fakultas Ekonomi dan bisnis IAIN. Batusangkar.

Mutiha, Artaingan (2016) Analisis kinerja keuangam pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2010-2014. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Retnowati, Reny. (2016). ‘Analisis pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Laverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)’. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Riduan Tobing dan Nirwana. (2004). Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.

Sijabat, Hubert. 2016. Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014. Skripsi. Universitas Lampung.

Silky Raditya Siregar. (2012). Faktor – Faktor Yang Mempengaruh Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogya-karta. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang, 1(2):1-8.

Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No.1/November 20011: 1-194.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Surepno. 2013. Pengaruh Return On Equity (ROE), Ukuran (Size), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Syamsuddin dan Damayanti. (2011). Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Wijaya, Agung (2012) Analisis kinerja keuangam pemerintah kota Surakarta dan kota Yogyakarta dilihat dari rasio pendapatan daerah APBD tahun 2009-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Wulandari, Anita. (2001). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah (Vol. 5, No. 2). November.

Yoananda, Glennardilla Dea (2012) Analisis kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v5i1.1813