KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
DOI:
https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9150Keywords:
Kewenangan, Kemiskinan, Implementasi, UEP Dan Pelaksanaan KUBEAbstract
Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin agar lebih maju secara ekonomi maupun sosial . Dalam pemanfaatan bantuan masih ditemukan berbagai masalah sehingga bantuan tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian secara individual tau kelompok. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan pengawasan secara terpadu dalam pemanfaatan bantuan sosial,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi fakir miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penelitian adalah penelitian Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pemberdayaan ekonomi fakir miskin melaui pemberian bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 serta Qanun Nomor 20 tahun 2021. Selanjutnya melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Penerus (SIKS-NG) agar penerima bantuan tepat sasaran.
Penulis menilai perlunya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerima bantuan, perlunya adanya pembagian dana dari pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Aceh Utara untuk pemutakhiran Data Terpadu Fakir Miskin, serta perlunya pandangan berkelanjutan dalam bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama.
Kata Kunci : Kewenangan, Kemiskinan, Implementasi, UEP Dan Pelaksanaan K UBE
Downloads
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication and this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 that allows others to share the work with an acknowledgement of the works authorship and initial publication in this journal.
All articles in this journal may be disseminated by listing valid sources and the title of the article should not be omitted. The content of the article is liable to the author.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
In the dissemination of articles by the author must declare the Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh as the first party to publish the article.
