PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PENGAKTIFAN KEMBALI KARTU TELEPON SELULER YANG SEBELUMNYA TELAH DIGUNAKAN OLEH PELANGGAN TELEKOMUNIKASI (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)
DOI:
https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.20863Keywords:
Perlindungan Hukum Konsumen, Pengaktifan Kembali Kartu Telepon Seluler, Telekomunikasi.Abstract
Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi dan Pasal 28G UUD 1945 menjamin kerahasiaan informasi pelanggan dan perlindungan privasi setiap warga negara. Namun, pengaktifan kembali kartu seluler yang telah digunakan dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan data dan kurangnya informasi kepada konsumen, yang mengancam privasi dan rasa aman konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen, faktor penyebab, dan upaya PT. Telkomsel terkait pengaktifan kembali kartu. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum mencakup kewajiban penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan data sesuai UU No. 36 Tahun 1999 dan UU No. 27 Tahun 2022, serta menghapus data pelanggan lama. Faktor regulasi dan habis masa aktif menyebabkan pengaktifan kembali nomor. PT. Telkomsel menghapus data pelanggan lama, memberi pemberitahuan, memperbaiki prosedur pengelolaan data, dan melakukan edukasi mengenai hak privasi dan keamanan data.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 ainun syuhadah lubis, ainun syuhadah lubis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication and this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 that allows others to share the work with an acknowledgement of the works authorship and initial publication in this journal.
All articles in this journal may be disseminated by listing valid sources and the title of the article should not be omitted. The content of the article is liable to the author.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
In the dissemination of articles by the author must declare the Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh as the first party to publish the article.
