Penerapan asas pemisahan horisontal dalam penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dengan pemilik benda yang ada di atasnya studi penelitian di kecamatan Putri betung kabupaten Gayo Lues

Abstract

Asas pemisahan horizontal tersirat dalam pasal 5 UUPA "Hukum agraria yang berlaku atas tanah, air Dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia Dan dengan peraturan yang tertuang dalam undang-undang ini Serta peraturan perundangan-undangan lainnya". Sedangkan dalam kasus di kecamatan Putri betung kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa antara pemilik tanah Dan pemilik benda yang ada di atasnya. Asas pemisahan horizontal belum diterapkan secara maksimal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hal tersebut. Penelitian dalam studi ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif-analisa dengan menggunakan tipe penelitian lapangan, kegiatan lapangan dilakukan melalui wawancara Dan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memberikan hasil analisis yang menyakut objek yang diteliti berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menemukan hasil bahwa penerapan asas pemisahan horizontal di kecamatan Putri betung kabupaten Gayo Lues tidak secara maksimal. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa adalah pihak bersengketa tidak menerima kesepakatan, Ada ya itikad tidak baik, sulitnya menemukan saksi Dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan asas pemisahan horizontal Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasj hambatan penyelesaian sengketa tersebut adalah para pihak di paksa tunduk dengan putusan yang ditetapkan oleh kepala desa, pendekatan secara personal dilakukan oleh kepala desa kepada pihak yang melakukan itikad baik, memanfaatkan masyarakat yang mengetahui permasalahan sebagai saksi Dan para pihak yang menyelesaikan sengketa meskipun minimnya pengetahuan nya mengenai asas pemisahan horizontal tersebut.