TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm)

Abstract

Penambangan ilegal menunjukkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang mewajibkan izin dalam aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penambangan dan penjualan tanah timbun tanpa IUP dan dijatuhi pidana penjara 4 bulan. Majelis Hakim dinilai telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional berdasarkan alat bukti dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Meskipun proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai prosedur, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap perlunya pendekatan korektif-edukatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, serta usulan penguatan regulasi melalui sistem perizinan pertambangan rakyat yang adaptif dan berbasis digital. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap tambang ilegal sudah memiliki dasar yang kuat, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih partisipatif dan inovatif. Saran yang diajukan yaitu perlunya reformasi sistem izin pertambangan rakyat yang inklusif, transparan, dan terintegrasi.