Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara)
DOI:
https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16797Keywords:
Perlindungan Hukum, Tanah/lahan, Sengketa, Sengketa Tanah dan Lahan, Hak Guna Usaha, Warga Desa Batee VIII, PT. Setya Agung,Abstract
Negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum khususnya dalam sengketa Hak Guna Usaha PT.Setya Agung. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis hambatan serta upaya perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara spesifik, dan juga didalamnya berisi mekanisme dan tata cara kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
Downloads
References
A. Buku-Buku
Ishaq, 2017. Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta, Bandung.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005. Buku Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak- Hak Atas Tanah, Prenada Media. Jakarta.
Muhammad Ramadhan, 2005. Buku Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara,Surabaya.
Peter Mahmud Marzuki, 2005. Buku Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Surabaya.
Rukim, 2019. Buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Kabupaten Takalar.
Soerjono Soekanto, 2015. Buku Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2019 Soerjono Soekanto, Buku Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Indonesia, Kota depok.
B. Jurnal/Artikel Ilmiah
Andika, 2022. Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tidak Bersertifikat Melalui Hukum Adat, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
Budiasih dan Nyoman, 2014. G.A.,Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif. Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, Vol. 9, No.1.
Cut Raisa Ananda, 2023. Penyelesaian Ganti Kerugian Akibat Peralihan Hak Atas Tanah, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
Desy Nurkrista Tejawati, 2021. Penguasaan Tanaqqah Bagi Badan Hukum Asing di Indonesia, Jurnal presfektif Hukum, Vol. 26, No. 1.
Husein Alting, 2011. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum (suatu kajian pada masyarakat adat ternate), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1.
Indah Mesyana Suci, dkk, 2018. Peraturan Hukum Terhadap Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 17, No.1.
Joni Sandika Putra, 2023. Eksistensi kerapatan Nagari Adat (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
C. Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahanan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Atas Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2022
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication and this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
All articles in this journal may be disseminated by listing valid sources and the title of the article should not be omitted. The content of the article is liable to the author.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
In the dissemination of articles, the author must declare the JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH as the first party to publish the article.
