PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)

Authors

  • Maulida Maulida Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
  • Zul Akli Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
  • Nurarafah Nurarafah Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

DOI:

https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8911

Keywords:

Peranan, Penasehat Hukum, Pendampingan, Tersangka, Penyidikan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui peranan penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan di polres Bireuen dan hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan, serta menelaah terkait upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah terjadinya . Penasehat hukum merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum terhadap kliennya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif dengan lokasi penelitian di polres Bireuen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yaitu dengan cara melihat serta mendengar.Hambatan yang dihadapi berbeda seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan, sering terjadi terhadap penasehat hukum, dan sering masalah yang antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.

References

Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anantha, E. R. (2019). Penunjukan Penasehat Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Samarinda Kota. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 1-11.

Danialsyah, & Syahfira, D. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 2 (1), 129-146.

Harahap, Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Ismail, D. E., & Tamu, Y. (2009). Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo. Mimbar Hukum , 21 (1), 81-92.

Karyadi, M., & Soesilo, R. (1997). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia.

Sahanggamu, H. V. (2013). Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Artikel Skripsi , ll (2), 162-171.

Setyaningsih, R. (2008). Peranan Penasehat Hukum dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali (Studi Implementasi Pasal 115 KUHAP). Skripsi , 1-61.

Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Sunoto, B., & Hafidz, J. (2018). Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang). Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13 (1), 297-310.

Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijanarko. (2014). Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyer). Naskah Publikasi Skripsi , 1-14.

Downloads

Published

2022-09-29

How to Cite

Maulida, M., Akli, Z., & Nurarafah, N. (2022). PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen). REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 33–46. https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8911

Issue

Vol. 10 No. 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei

Section

Articles

License

Please find the rights and licenses in REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Legal Studies).

1. License

The article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

2. Authors Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).

3. User Rights

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Legal Studies)'s spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, REUSAM permits users to copy, distribute, display, and perform the work. Users will also need to attribute authors and REUSAM on distributing works in the journal.

4. Rights of Authors

Authors retain the following rights:

  • Copyright, and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights,
  • The right to use the substance of the article in future own works, including lectures and books,
  • The right to self-archive the article,
  • the right to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the article's published version (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal (REUSAM).

5. Co-Authorship

If the article was jointly prepared by other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

6. Termination

This agreement can be terminated by the author or REUSAM upon two months notice where the other party has materially breached this agreement and failed to remedy such breach within a month of being given the terminating partys notice requesting such breach to be remedied. No breach or violation of this agreement will cause this agreement or any license granted in it to terminate automatically or affect the definition of REUSAM. 

7. Royalties

This agreement entitles the author to no royalties or other fees. To such extent as legally permissible, the author waives his or her right to collect royalties relative to the article in respect of any use of the article by REUSAM or its sublicensee.

8. Miscellaneous

REUSAM will publish the article (or have it published) in the journal if the articles editorial process is successfully completed and REUSAM or its sublicensee has become obligated to have the article published. REUSAM may conform the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that it deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers.