KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ASET DAERAH

Hasan Basri

doi:10.29103/reusam.v9i1.4869

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ASET DAERAH

Hasan Basri

Abstract

Regional property (BMD) can be obtained from apbd or other legitimate acquisitions and become regional wealth. State wealth in ministries / institutions / local governments become the authority and responsibility of ministries / institutions / local governments. But in the course of regional asset management sometimes also poses problems. Whereas well-managed regional assets will have a strategic role in supporting regional budget revenues. Bmd utilization applies to BMD located in the user of the goods, as well as who manages the goods. The existence of provisions, ensuring the process of utilization of BMD can run in an orderly, directed, fair, accountable, to realize efficient, effective, and optimal bmd management therefore regional asset management needs to be established and implementation based on the provisions of applicable laws and regulations. There should be a new mindset in the management of state assets so that not only just to record also list its fair value in the government financial report (LKPP), there should also be new thinking on how to optimize the management of state assets to be more optimal. The purpose of this writing is to review from the legal aspects regarding the management of regional assets. The research method used in this writing is done with literature studies. The approach used in this study is the approach of legislation and conceptual approach. The data source in this paper uses secondary legal material in the form of all publications about which are not official documents.

Full Text:

PDF

References

Aira, Aras. "Peran manajemen aset dalam pembangunandaerah." Kutubkhanah 17.1 (2015): 21-39.

Arie, Siti Sundari, et al. "Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan." Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta (2011): 1-2.

Antoh, Agustina Ester. "Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai)." Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis 1.2 (2017).

Aprilia, Ika, Yusman Syaukat, and A. Faroby Falatehan. "Optimisasi Manajemen Aset Tetap Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Provinsi Dki Jakarta." Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah 10.2 (2018).

Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni, 1989.

Budi Apriyanto, G. D. IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI ASET DAERAH TERKAIT SEKOLAH YANG BELUM BERSETIFIKAT DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar." (2010).

Hakim, Lukman. "Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan." Jurnal Konstitusi 4.1 (2011).

Hartono, Sunaryati. Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional. Alumni, 1991.

Hariyanto, Agus. "Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia." Dharma Ekonomi 19.36 (2014).

HARYANTO, Haryanto. "Buku: SEJUMPUT PENGGALAN KEUANGAN DAERAH." (2019).

Hubaidi, Hubaidi. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM REGULASI DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH." commercelaw 1.1 (2021).

Iskandar, Ade Dais, Maulana Yusuf, and Rahmawati Rahmawati. STRATEGI MANAJEMEN ASET DAERAH DI KABUPATEN SERANG (STUDI DI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG). Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011.

Juliani, Henny. "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN." Administrative Law and Governance Journal 1.1 (2018): 25-43.

Karianga, Hendra. Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Prenada Media, 2017.

Maharani, Rizka Ananda, Bambang Utoyo, and Eko Budi Sulistio. "Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)." Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik 2.3 (2020): 383-392.

Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.

Martina, Lisa. Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh). Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.

Rajagukguk, Erman. "Pengertian keuangan negara dan kerugian negara." Makalah disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta 26 (2006).

Rosyadi, Julianda. Membongkar Warisan Kolonial di Bidang Hukum Keuangan Negara: Penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara 1945-2004. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019.

Shabrina, Kemala Nur. "Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya." Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 2.1 (2014): 1-9.

DOI: https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869