Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 te-tang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Nasrianti Nasrianti

Abstract


Studi ini menelusuri realasi perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dari sudut pandangan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ekspresi Budaya Tradisional memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun dalam hal kepemilikannya telah terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta dan negara, yakni adanya pengklaiman (pengakuan) oleh pihak asing tanpa seizin pencipta atau negara Indonesia, sehingga memicu adanya konflik kepentingan antarnegara pemilik dan negara yang mengklaim. Penelitian atas hal tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun terdapat dua aturan yang melindungi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Hal ini jauh berbeda dengan ketentuan UU Pemerintahan Aceh yang mengatur dengan jelas melalui Lembaga MAA. Implikasi studi ini adalah bahwa ketentuan Undang-Undang dan peran Majelis Adat Aceh harus bersinergi dalam rangka melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.


Keywords


Pelestarian, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Aceh

Full Text:

PDF

References


Atsar, A. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang NO. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipat”. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2.

Damian, E. 2005. Hukum Hak Cipta. Bandung. PT. Alumni.

Darmawan, Kedudukan Hukum Adat Dalam Otonomi Khusus (The Existence of Customary Law in Special Autonomy), Jurnal Kanun No. 51 Edisi Agustus 2010.

Hadikusuma, H. 2010. Pengantar Hukum Adat. Jakarta: Mandar Maju.

Hadjon, P. M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indo-nesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Ibrahim, J. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.

Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.

Kontjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropolog. Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, S. 2 003. Pengantar Hukum Perdata. Yogyakarta: Sinar Grafikar.

Mulyana, D. 2006. Komunikasi An-tar Budaya Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Ber-beda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Perangin-angin, R. B. B. 2017. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Hukum Ilmu Sosial USU.

Retnani Amurwaningsih, Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018.

Riswandi, B. A. dan Syamsudin, M. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Saidin, OK. 2006. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intel-lectual Property Right). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sardjono, A. 2004. Pengetahuan Tradisional, Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Atas Obat-obatan. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, S. dan Mamudji, Sri. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wijayanti, A. 2009. Hukum Ketena-gakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: PT, Sinar Grafika.

WIPO Publication, Consolidated Analysis of The Legal Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore, May 2003,

Zulkifli. 2018. “Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional (The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions)” Disertas. Makasar: Pasca Sarjana UNHAS.


Article Metrics

#### view : 61 times
PDF 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Nasrianti Nasrianti


REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum

P-ISSN : 2338-4735

E-ISSN : 2722-5100