IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan)
DOI:
https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599Keywords:
Kata Kunci, Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Hak Sipil dan KebebasanAbstract
mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakanbmelalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, indikator pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa klister, salah satunya klaster hak sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan dan kendala-kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan? dan apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018? . Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan juga melibatkan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi Pelangi dan Jebol untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak. Namun masih ditemui beberapa kendala, yaitu: Kurangnya sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong, dan sedikitnya Gampong yang telah dicanangkan menjadi Gampong layak anak. Sehingga Program Kota Layak anak tidak mendapatkan dukungan optimal dari masyarakat dan dunia usaha. Minim fasilitas informasi layak anak. Forum anak di tingkat kecamata dan Gampong belum dapat sepenuhnya aktif dalam proses pembuatan kebijakan.
References
Yohana Susana Yembise, Menuju Indonesia Layak Anak: Politik Cerdas Menuju Pemenuhan Hak Anak, Yayasan Wahana Indonesia Jakarta: 2018.
Fedri Apri Nugroho, Realitas Anaka jalanan Dikota Layak Anaka Tahun 2014, Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta: Universitas Sebelas Maret.2014.
Depkes RI, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2007
Soemitro, dkk, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali PERS 2010.
Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: CV.Rajawali Press, 1989.
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonsia 1989.
Burhan Mustofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
Darmini R., Laurensius AS,Peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kota layak anak Indonesia.Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 24, No.2, Agustus 2018,
Raden Dewi Setiani. Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Please find the rights and licenses in REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Legal Studies).
1. License
The article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
2. Authors Warranties
The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).
3. User Rights
REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Legal Studies)'s spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, REUSAM permits users to copy, distribute, display, and perform the work. Users will also need to attribute authors and REUSAM on distributing works in the journal.
4. Rights of Authors
Authors retain the following rights:
- Copyright, and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights,
- The right to use the substance of the article in future own works, including lectures and books,
- The right to self-archive the article,
- the right to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the article's published version (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal (REUSAM).
5. Co-Authorship
If the article was jointly prepared by other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.
6. Termination
This agreement can be terminated by the author or REUSAM upon two months notice where the other party has materially breached this agreement and failed to remedy such breach within a month of being given the terminating partys notice requesting such breach to be remedied. No breach or violation of this agreement will cause this agreement or any license granted in it to terminate automatically or affect the definition of REUSAM.
7. Royalties
This agreement entitles the author to no royalties or other fees. To such extent as legally permissible, the author waives his or her right to collect royalties relative to the article in respect of any use of the article by REUSAM or its sublicensee.
8. Miscellaneous
REUSAM will publish the article (or have it published) in the journal if the articles editorial process is successfully completed and REUSAM or its sublicensee has become obligated to have the article published. REUSAM may conform the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that it deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers.
