PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BENER MERIAH PADA TAHUN 2020
Abstract
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan penyediaan barang/jasa secara elektronik melalui e-procurement di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang masih mengalami permasalahan dalam penerapan e-procurement. Adapun permasalahan yang terjadi antara lain keterlambatan penyampaian informasi lelang yang mau di tenderkan, transparansi penyelenggaraan lelang dan penerimaan tender, serta adanya pengunduran pengumuman pemenang tender dari lelang barang dan jasa yang diselenggarakan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan e-procurement Perspektif teoritik menggunakan teori implementasi kebijakan dan implementasi pengadaan barang dan jasa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement belum maksimal dilaksanakan di UKPBJ Kabupaten Bener Meriah disebabkan oleh permasalahan komunikasi dan transparansi. Informasi yang tidak disajikan secara realtime memunculkan indikasi kurangnya keterbukaan informasi kepada publik yang berpengaruh pula pada transparansi pengadaan barang/jasa. Kapabilitas pelaksana juga masih belum maksimal disebabkan hanya 2 orang staf definitif di UKPBJ sedangkan yang lain merupakan staf yang diperbantukan dari SKPK lain dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Interaksi antara UKPBJ dan pelaku usaha dilakukan secara terbatas dalam rangka mewujudkan tujuan penggunaan e-procurement. Nilai distribusi dan orientasi putusan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyediaan barang/jasa Pemerintah dan Standar Dokumen Pelayanan (SDP).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Atas Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus; Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
Ekowati, L, Roro, M. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra.
DOI: https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5733
Article Metrics
Abstract Views : 718 timesPDF Downloaded : 129 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Transparansi Publik (JTP) EISSN: 2809-1310