.png)
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KELURAHAN CENGKARENG BARAT
Abstract
During the 2019 elections, both the legislative and presidential, a significant number of workers in Jakarta were unable to travel back to their hometowns to exercise their voting rights. Consequently, through this research, the author aims to elucidate the measures undertaken by the Election Commission (KPU), the body responsible for organizing elections, to address the issue of additional voters in the western Cengkareng region. The research methodology employed for this study is qualitative-descriptive. Employing the qualitative-descriptive approach, the research gathered primary data through in-depth interview techniques. Additionally, as supplementary or secondary data, this study acquired information through a literature review, involving the compilation and analysis of books, journals, and articles available on websites. The results of this research expound that through the innovative A5 online system, the West Jakarta KPU endeavored to preemptively tackle the substantial demand for voter relocation. This demand was notably prevalent among citizens possessing electronic IDs (e-KTP) issued from locations outside the city. By implementing the A5 online system, the West Jakarta KPU efficiently managed the inclusion of additional voters during the simultaneous presidential and vice-presidential elections held in 2019.
Pada pemilu tahun 2019 baik pemilu legislatif maupun presiden banyak diantara para pekerja di Jakarta yang tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk ikut dalam hak memilih. maka dari itu melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana upaya yang di lakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menangani pemilih tambahan di daerah cengka- reng barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mendapatkan data primer me- lalui teknik wawancara mendalam. Kemudian, sebagai data pendukung atau data sekunder, peneletian ini memperoleh data melalui kajian pustaka seperti mem- gumpulkan dan membaca buku, jurnal, dan artikel yang terdapat pada website.dari hasil penelitian ini dapat di jelaskan bahwasannya melalui inovasi A5 online KPU Jakarta barat mengupayakan agar mengantisipasi per- mintaan pindah memilih yang massif karena di ketahui masyarakat pindah memilih ini lebih dominan yang memiliki e-ktp dari luar kota.melalui system A5 online KPU Jakarta barat mampu menangani pemilih tanbahan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pa- da pemilu serentak tahun 2019.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Al Mufti, D. N. (2020). Re-Desain Penjaminan Hak Pilih Untuk Pasien Rumah Sakit Sebagai Upaya Mencapai Pemilu Yang Inklusif. Electoral, 1.
Anggiyanti, D. B., Shelomita, R., & Sugiarto, L. (2023). Hukum Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Pilkada Pada Negara Sistem Presidensial. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(2), 180–193.
Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. Jurnal Multidisiplin West Science, 2(04), 281–290.
Bayu, C. (2020). Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019. Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media, 9(1), 9–21.
Entong, A. T. C. S., & Anggraeni, D. (2020). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pendatang Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 12(4), 753–774.
Hidayansyah, M., Handayani, T., & Syahri, M. (2018). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang. Jurnal Civic Hukum, 3(2), 184–194.
Hidayatulloh, B. A. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. Widya Pranata Hukum Jurnal, 1(2), 110–131.
Joan, A. L., Tajuddin, M. S., & Fitrah, N. (2020). Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamasa terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Journal Peqguruang, 2(2), 356–360.
Khan, S., & Djuyandi, Y. (2020). Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang Tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai. Jurnal Wacana Publik, 14(2), 93–101.
Mahendra, D. B. (2019). Perilaku Penemuan Informasi Pemilih-Pemula Kota Surabaya Menjelang Pilpres 2019. Universitas Airlangga.
Purwati, N. (2015). Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Bianglala Informatika, 3(1).
Putra, M. E. P. (2019). Perancangan Infografik sebagai media pendukung sosialisasi KPU ke daerah terpencil. Besaung: Jurnal Seni Desain Dan Budaya, 4(1).
Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han, 1(1), 67–79.
Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. Legal Studies Journal, 1(1).
Zakiyah, N., & Wardhani, L. T. A. L. (n.d.). Reformulasi Kebijakan Form A5-Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 10.
DOI: https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.12620
Article Metrics
Abstract Views : 186 times
PDF Downloaded : 8 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Zainul Djumadin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
INDEXED BY:
.png)
Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM): Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No.8, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh, Indonesia. eMail: jspm@unimal.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License