Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh

Abstract

Kekhususan dan keistimewaan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur dalan UU No. 18  Tahun  2001)  oleh  karena  itu Aceh   terdapat   2 (dua)   sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh.Otonomi daerah digulirkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bersifat kontekstual, sesuai dengan variasi lokal.  Keberhasilan kebijakan otonomi  daerah,  pada  gilirannya,  tidak  cukup  diukur  dari  sejauh  mana  ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan terimplementasikan. sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan bersifat kontekstual, artinya,   sejauh mana pemerintahan setempat: (a) hirau (concern) terhadap nasib penduduk, (b) adaptif dengan perkembangan global,  (c)  memfasilitasi  perkembangan  penduduk  dln  segala  sector  dan  sebagainya. Setiap daerah harus kreatif dalam menangani sumber daya yang dimilikinya. Dalam penelitian ini mengugunakan kualitatif method (Creswell, 2008), dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berjumlah 50 responden yang terdiri dari bebrapa individu mapun kelompok individu. Secara tidak langsung, otonomi daerah bisa menjadi salah satu alat mengatasi krisis. Peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan pemerintahan,  sangat  diperlukan.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  telah  memasuki tahun  yang  ke  10  ternyata  belum  menghasilkan  peningkatan  kesejahteraan     yang signifikan. Hal ini disebabkab oleh keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Untuk  mencapai tujuan  pelaksanaan  otonomi daerah,  maka  pemerintah  pusat harus melakukan evaluasi mendasar dalam menstimulasi   pertumbuhan dan kemajuan sektor sektor di daerah daerah