Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal Di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Mukhlis Mukhlis; Yulia Yulia; Malahayati Malahayati; Marlia Sastro

doi:10.29103/jmm.v2i1.9439

Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal Di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Mukhlis Mukhlis, Yulia Yulia, Malahayati Malahayati, Marlia Sastro

Abstract

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang harus dijaga kelestarian agar terjaga habitat kehidupan ikan-ikan dilaut. Demikian pula dengan keberadaan terumbu karang di Kecamatan Pulau Banyak agar tidak terganggu dengan penangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan alat berbahaya. Oleh karena itu pengelolaan terumbu karang di Pulang Banyak memerlukanProgram Pendampingan Penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan terumbu karang dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan terumbu karang sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak

Keywords

kearifan Lokal, terumbu karang, Qanun, pulau banyak

Full Text:

PDF

References

Apri Rotin Djusfi, 2018. Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh, Jurnal Public Policy, Vol 2, No 1, 51-58.

Asnawi Zainun. (Desember 2018). Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Buletin Balee Mukim.

Badruzzaman Ismail. 2007. Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: Historis dan Sosiologisnya). Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

Yulia, et al, 2018, The Existence of Keujruen Blang in the Management of Water Resources as Local Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub-District, Indian Journal of Public Health Research & Development, December 2018, Vol. 9, No. 12, 294-297.

Delfi Suganda, 2018, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 1, 61-74.

Hakim Nyak Pha, 2005, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, Majalah Jemala, Nomor XVI.

Juniarti, 2012. Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal, Prosising Konferensi AICIS XII, UIN Arraniry, Banda Aceh.

Kamaruddin et al, Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, 39-70.

Muhammad Iqbal, et al. 2020, Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh Vol. 03, No. 01, 383-392.

Rabi Agustia, 2018. Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat, JIM Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2 No.1, 109-121.

Syahrizal, 2004. Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Aceh: Nadiya Foundation.

Taqwaddin Husin, 2015. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII, 511-532.

Teuku Saiful, 2020. Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh, Jurnal Hukum Doktrinal, vol 2 No 2

DOI: https://doi.org/10.29103/jmm.v2i1.9439