PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PELUNASAN PIUTANG DARI HARTA PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014)

Hamdi Hamdi, Sulaiman Sulaiman

Abstract


Konsep perlindungan hukum dalam kepailitan selama ini dipandang sebagai jalan keluar dari persoalan utang piutang yang  menghimpit seorang debitor pailit, dimana si debitor tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang piutang yang telah jatuh tempo tersebut kepada kreditornya, sehingga  langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor menjadi langkah yang memungkinkan untuk menyelesaikan perkara kepailitan. Kepailitan semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Selanjutnya apabila para pihak yang mengajukan permohonan pailit, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan tersebut.

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kajian pustaka (library research) dengan pendekatan undang-undang (statute aprroach) dan pendekatan kasus (case aprroach).

Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap

pelunasan piutang dari harta pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yaitu dengan adanya actio paulina dimana semua harta kekayaan debitor pailit Kurator PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) demi hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya tersebut kepada kreditor preferen dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanman Modal Asing Dua. Selanjutnya UUK dan PKPU juga menjamin hak-hak kreditor dalam kepailitan terutama hak-hak kreditor preferen yang mempunyai kedudukan istimewa dengan upaya perdamaian serta pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang si debitor pailit kepada kreditornya yang diatur dalam Pasal 222  UUK dan PKPU. Adapun konsep pembagian harta pailit dibagikan kepada kreditor preferen setelah dikurangi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dimana proses pembayaran diselesaikan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam Pasal 265 UUK dan PKPU, dimana pihak kreditor preferen menerima sisa pelunasan piutang tersebut sebesar 62,5 % (enam puluh dua koma lima persen) dari boedel harta pailit tersebut. Diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung mempertimbangkan hak-hak kreditor preferen yang pelunasan piutang yang didahulukan. Hendaknya pihak Debitor dapat segera mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar sisa pelunasan piutang yang tidak cukup dapat dilunasi kepada kreditor preferen melalui penjualan aset bebas dari sisa harta debitor pailit tersebut.


Full Text:

PDF

References


Abdul R. Saliman, 2014, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta.

Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004, Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bagus Irawan, 2007, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi, Alumni, Bandung.

Bagus Irawan, 2007, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, dan Asuransi, Alumni, Bandung.

Burhan Ashofa, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Cetakan Ketiga. Jakarta.

Burhan Bungin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, Buku Panduan Tugas Akhir, Unimal Press, Lhokseumawe.

Imran Nating, 2004, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Hadi Subhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, Sofmedia, Bandung.

Mohammad Chidir Ali, 1995, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

R. Suyatin, 1983, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2007, Hukum Kepailitan, UM Press, Bandung.

Ronny Hanitijo, 2004, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soejono, dan Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Redjeki Slamet, 2016, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya KePailitan Terhadap Debitor, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan, Sofmedia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Titik Tejaningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Keditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, FH UII Press, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2013, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah Lainnya

Kartini Muljadi, 2004, Kredior Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta.

Khairandy, 2002, Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta.

Ricardo Simanjuntak, 2002, Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan), Jurnal Hukum Bisnis, http://www.academia.edu/31144303/EKSISTENSI_PENGADILAN_NIAGA_DAN_PERKEMBANGANNYA_DALAM_ERA_GLOBALISASI.

D. Website/Internet

Nanda Narendra Putra, Pengertian Utang, Kreditor, dan Debitor dalam KePailitan, http://nandoxodnan.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-utang-Kreditor-dan-Debitor.html.

Ropauan Rambe, Sandar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, http://KreditorPailit.wordpres.com/standar-kurator-pengurus-indonesia/.


Article Metrics

#### view : 11 times
PDF 3 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM