Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

silfia tumangger; Arnita Arnita; Hadi Iskandar

doi:10.29103/jimfh.v7i1.13774

Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

silfia tumangger, Arnita Arnita, Hadi Iskandar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kabupaten Pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menangulangi tindak pidana illegal logging tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutananan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: PT. Sofmedia. 2011.

Bambang Wahyu, Penilitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Endang Suhendang, Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor: Buana Ilmu Populer. 2002.

Hayya. N, Akli. Z, Abidin. Z, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT.BNA), JIM, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, Nomor 2, (Maret 2023). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10074.

Hartiwiningsih, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. Semarang: UNDIP. 2007.

Islahuddin, Nur. M, Yusrizal, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan dan Hutan, JIM, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. V, Nomor 2 (April 2022), https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5246.

Lexy J Melong, Metode Penilitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Marpaung Leden, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Marwan Efendi. Prospek Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Moeljatto, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revis, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad Rijal Pahleviannur, dkk, Metode Penilitaian Kualitatif, cetakan pertama, Jakarta: Pradina Pustaka, 2022.

Muhammadsadi, Hukum Admintrsasi Negara, Jakarta: Prenadamedia Grup. 2021.

Naluri. A, Hatta. M, Johari, Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara, JIM, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, Nomor 2, (April 2023). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10237.

Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana korupsi, Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008.

Prajudi Atmousdirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Suhardi Alius, Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal. 2010.

Sugiyono, Metode Penilitian Kuantitatif, Kualitatif, Cet XIV, Bandung: Alfabeta, 2013.

Wahyu Catur Adinugroho, Penebangan Liar (Ilegal Longging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselsaikan, IPB, Bogor, 2009.

Zudan Arif Fakrulloh, Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.13774