Penganggaran berbasis kinerja pengawasan prefentif dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Aceh utara
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andreas. 2011. Manajemen Keuangan UKM. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Anonim. 2009. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia. http://www.jurnal- sdm.blogspot.com
Asmoko, Hindri.2006.“Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian”.Jurnal Akuntansi PemerintahVol.2,No.2, Hal. 53– 64.
Baswir, Revrisond. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogakarta: BPFE. UGM.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Erlangga.
BPKP, 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi).Jakarta.
Dendi, (2017), Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)
Endrayani , Adiputra dan Darmawan. 2014. “Pengaruh Penerapan Anggar an Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Si ngaraja)”. Skripsi. Bali:Jurusan Akuntansi, Universitas Pendi dikan Ganesha.
Fajri, (2018), Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran
Fuadi, Arif. 2013. ”Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukit tinggi). Skripsi. Padang : Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Padang.
Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKP
Halim, Abdul. 2010. Dasar-Dasar Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKP
Halim, Abdul. 2013. Analisis Investasi. Yogyakarta: Salemba Empat
Haryoto, (2020), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011,Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementrian Keuangan.
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997,tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Munandar, M. 2001. Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja. Pengawasan Kerja. Edisi Pertama. Universitas Gajah Mada: BPFE
Pratama, Dafitra. 2014. “Pengaruh Pengangaran Berbasis Kinerja, Pengawasa Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan)”. Skripsi. Riau: Fakultas Ekonomi.Universitas Riau.
Pendlebury, 2000, Akuntansi Manajemen, Edisi Kedua, terjemahan : A. Hermawan, Erlanggan, Jakarta.
Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah, edisi pertama. Graha ilmu.
Wati,Suhenda, 2011.”Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung”.(Online),(elib.unikom.ac.id/download.p hp?id=77691)
Widjaja, Gunawan. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
DOI: https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6708
DOI (PDF): https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6708.g3892
Article Metrics
Abstract Views : 403 timesPDF Downloaded : 79 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
ISSN: 2962-6927