PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, TRANSPARANSI, PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BIREUEN
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban terahadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 satuan kerja peringkat daerah (SKPD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan melalukan penyebaran kuisioner yang dikumpulkan kemudian diolah dengan sofweare SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen, variabel transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen, variabel pelaporan/pertanggungjawaban tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahdaerah Bireuen. Untuk variabel anggaran berbasis kinerja, transparansi, pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh dan signifikan tyerhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Bireuen.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andi (2014) pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah toba samosir. http://eprints.umpo.ac.id/1306/.
Bachtiar, 2020. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Berau
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). BPKP. Jakarta.
Bangun Erlangga Ibrahim, 2019 . Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). Tesis Thesis, Stie Widya Wiwaha.
Basri, 2017. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Indra, (2010) Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga.
Bastian. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)
DEPUTI IV BPKP.(2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi).Jakarta:BPKP.
Indrayani, at all. 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)”. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
Fazera (2017) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perusahaan BUMN PT.Pos Indonesia Kota Bandung.
Ghozali, I. 2009. Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25
Halim dan Kusufi. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah (Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Salemba Empat.
Hasniati 2016 . Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Helina 2019. “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar”. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12. e- ISSN: 2116-412.
Indriani Yulia Friska (2015) pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (studi pada satuan kerja perangkat daerah provinsi jambi). https://www.onlinejournal.unja.ac.id/jaku/article/view/2381/1707.
Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Komang, dkk, 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja”. (Jurnal Akuntansi; (online), Vol 2, No 1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 (2021). Aceh Utara: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Lindsay Amiel, 2014. “ Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Padang Lambe Kota Palopo”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma Palopo.
Lucky (2015) pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada SKPD kabupaten ponorogo). http://eprints.umpo.ac.id/1306/.
Mahmudi, 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo, 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit : Andi
Melfariza Sefryana (2014) pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu. http://repository.unib.ac.id/8192//
Nurkholis. 2019. Penganggaran Sektor Publik, Penerbit : Universitas Brawijaya Press, 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2007) Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2008 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja.
Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja.
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014) Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pribadi. 2016. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta
Pribadi. 2016. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta.
Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 5. Jakarta.
Raissa (2016) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. http://e-journal.uajy.ac.id/9749/.
Resky Septiyan,2021. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Bogor)
Ridwan, W. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bogor.Skripsi.Universitas Pakuan
Rismawati, Tika (2019) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Other Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Sugiono, 2017. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung : Alfabeta.
Sulfianty, 2021. Pelaksanaan Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
Sya’ Roni. 2018. “ Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Akuntansi, Vol. 5. e- ISSN: 2116-6541
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2003.Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.2014.Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siklus Perencanaan dan Pembangunan Nasional.2004.
Utami et, al. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo https://doi.org/10.36815/prive.v4i2.1256
Zahra Fonna. 2022. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 1-88
DOI: https://doi.org/10.29103/jam.v3i4.17439
DOI (PDF): https://doi.org/10.29103/jam.v3i4.17439.g8135
Article Metrics
Abstract Views : 63 times
PDF Downloaded : 23 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
ISSN: 2962-6927