Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian, aksebilitas dan transparansi terhadap akuntabilitas pengeolaan keuanga SKPD pada pemerintah Kota Lhokseumawe. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 34 SKPD sehingga didapatkan sampel sebanyak 34 dari populasi tersebut dengan menggunakan metode purposive sampling maka responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 responden. Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan software pengolah data SEM-PLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian, transparansi signifikan meningkatkan akuntablitas pengelolaan keuangan SKPD, sedangkan aksebilitas pengelolaan keuanga tidak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Diamond Jack.2002.Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?”.IMF Working Paper.Fisca Paper.Fisca Affairs Departement.
Ghozali,Imam.2016.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Edisi 8 BP:Universitas Diponegoro Semarang.
Herlina,Taufik,dan Nasir.2021.Pengaruh Transparansi,Kompetensi,dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi.Journal of Economic,Business and Accounting.
Luqyana dan Islahuddin.2022.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah:Apakah Aksesibilitas,Pengendalian Internal,dan Kompetensi Aparatur Mempengeruhinya.J
Mentri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mentri Dalam Negeri.Keputusan Mentri Dalam Negri No.29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggung-jawaban,dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mulyana,Budi.2006.Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol.2 No.1,mei 2006.
Mursyidi.2009.Akuntansi Pemerintah di Indonesia.Refika Aditama,Bandung.Halim,Abdul.2013.Akuntansi Keuangan Daerah.Salemba Empat.Jakarta.
Nurfadilah dan Santoso.2022.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.Jurnal Surakarta Accounting Review(SAREV)
Nurhadianto dan Khamisa.2019.Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah:Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung.Jurnal Te chnobiz
Palalangan,C.A,dkk.2022.Penggunaan Informasi Keuangan Daerah dalam Kaitannya dengan Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan.Jurnal, Paulus Journal of Accounting (PJA).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Pradana,A.C, Akbar,F.S.2022.Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya.Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen,Ekonomi,dan Akuntansi)
Pramayan,A.N ,Dewi,dan Astungkara.2022.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan,Aksebilitas,dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Jurnal Akuntansi.
Purwaningrum,Hartono,dan Ulfah,I.K .2018.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo.Jurnal Ekonomi,Manajemen dan Akuntansi.
Rahma,A.R,dan Waluyo,H.S.2020.Pengaruh,Penyajian,Aksebilitas Laporan Keuangan Bappeda terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pinrang.Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia
Republik Indonesia.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Rochman,Abdul.2009”Pengaruh Implementasi Sistem Akuntans,Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Funsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”.Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.9.Universitas Diponegoro,Semarang.
Sabriani,A.A.2020.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019).
Shende Shures and Tony Bennet.2004.Concept paper 2: Tranparancy and Accountability in Public Financial Administration.UN DESA.
Sugiyono,2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND.Bandung,Alfabeta.
Yani,Ahmad.2009.Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
DOI: https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866
DOI (PDF): https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866.g5175
Article Metrics
Abstract Views : 279 times
PDF Downloaded : 59 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
ISSN: 2962-6927