Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Nurul Fikri Azzahra, Dini Gandini Purbaningrum

Abstract


The purpose of this research is to find out how the big Effect of Tax Collection Effectiveness on Restaurant Taxpayer Compliance at the Regional Revenue Agency of South Tangerang City. The method used in this study is a quantitative method. The sampling technique used is purposive sampling. The respondents used were restaurant taxpayers who did not complied in the 2020-2022 period. The effectiveness of tax collection has an effect on Restaurant Taxpayer Compliance, where data is obtained that the value of sig for variable X to variable Y is 0.000. So that 0.000 <0.1 and the calculated T value is 12.707 > the T table value (0.05-98) is 1.661. So it can be concluded that H1 is accepted and H0 is rejected, it’s means that there is an effect of the effectiveness of tax collection on restaurant taxpayer compliance at the Regional Revenue Agency of South Tangerang City.


Keywords


Effectiveness, Tax Collection, Taxpayer Compliance

Full Text:

PDF

References


Buku:

Mutiarin, D & Arif, Z. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains

Simanjuntak, T. H & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Sutrisno, E. (2007). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Afke, M., Juliie, J., & Sonny, P. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Tahuna. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 35-43.

Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(7), 1–21.

Cut, I, M., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(4), 67-74.

Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). InFestasi, 13(1), 275. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049

Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya, 5(1), 45. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005

Maulina, D. P. (2019). Pdf Jurnaal Pengaruh. PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah) Diyona, 16.

Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, 2(1), 37–45. https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1569–1588. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163

Putri, K. M. T. (2022). Optimalisasi Penerapan Penyanderaan ( Gijzeling ) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak dalam Masa Pandemi. Jurnal Syntax Transformation, 3(4).

Peraturan:

Republik Indonesia, 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tangerang Selatan, 2010. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Walikota Tangerang Selatan, 2011. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB.




DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930

Article Metrics

 Abstract Views : 868 times
 PDF Downloaded : 26 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Nurul Fikri Azzahra

Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)

ISSN 2301-4717