Dampak Sawitisasi Terhadap Lingkungan di Aceh Utara

Abstract

Aceh Utara, sebagai salah satu kabupaten terbesar, baik dari segi luas dan penduduk, termasuk wilayah tutupan hutan, mengalami masalah lingkungan yang sama hebatnya seperti semua daerah yang memiliki lahan subur. Problem yang sama dimiliki oleh Aceh Utara adalah mulai hilangnya area hutan baik akibat illegal logging, legal logging baik oleh Hak Penguasan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana diatur di dalam PP No 40 tahun 1996. Namun masalahnya, pengaturan agraria secara konstitusional tersebut melahirkan prahara di dalam praksisnya, apalagi ketika politik desentralisasi yang menjadikan lingkungan dan hutan yang dikuasai pemerintah daerah tingkat dua sebagai ruang yang dieksploitasi atas nama kesejahteraan dan kepentingan pendapatan asli daerah (PAD).

Dari penelitian ini, diupayakan untuk menelisik masalah pengelolaan lingkungan yang telah melahirkan krisis ekologi tersebut. Salah satunya adalah masalah sawitisasi yang telah melahirkan dampak kerusakan lanjutan (collateral damage) yang menyebabkan terjadinya defisit sosial, ekonomi, antropologis, kultural, dan ekologis sendiri. Tentu kemudian berdampak pada defisit pembangunan secara keseluruhan yang menyebabkan indeks pembangunan manusia (human development index) ikut menurun.

Banjir besar terakhir yang menimpa Aceh Utara pada awal Desember 2020 menyebabkan 23 kecamatan terdampak dan ribuan lahan pertanian menjadi terendam hingga menyebabkan gagal panen. Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai siklus alami, tapi memang kerusakan di wilayah hulu yang semakin parah dan menjadi tumbal bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga terutama masyarakat rural.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sawit telah menyebabkan krisis lingkungan dan kerugian yang diterima masyarakat akibat deforestasi dan munculnya perkebunan ilegal, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan Satya Agung. Ada pola mafia dalam pemanfaatan lahan negara yang digunakan untuk industri sawit.